Pembentukan BPUPKI, Tugas, dan Hasil Sidangnya
Jakarta, PaFI Indonesia — BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, organisasi ini dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai.
Sesuai namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang negara Indonesia perlukan menjelang kemerdekaan, salah satunya adalah merumuskan dasar negara.
Pertanyaan:
Jelaskan pembentukan BPUPKI dan tugasnya!
Jawaban:
Dikutip dari buku Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan, pembentukan BPUPKI merupakan realisasi janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.
Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Tujuannya adalah agar rakyat Indonesia percaya dan mau membantu Pemerintah Jepang di tengah peperangan yang mereka hadapi.
Jepang berpendapat, kemerdekaan harus disiapkan dengan saksama sehingga BPUPKI diharapkan bisa menjadi sarana memperoleh gambaran tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan dasar hukum negara yang merdeka.
Tugas BPUPKI
Tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang negara Indonesia perlukan untuk menyambut kemerdekaan. Salah satunya, merumuskan dasar negara.
Dasar negara ini menjadi pegangan atau falsafah hidup untuk Indonesia dalam merencanakan pembangunan negara ke depan dan lepas dari jajahan bangsa lain.
BPUPKI memiliki 63 anggota yang dilantik secara resmi ketika organisasi ini terbentuk. Dari 63 orang tersebut, sebanyak tujuh di antaranya merupakan anggota perwakilan dari Jepang.
Selanjutnya, BPUPKI dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan Jepang.
Hasil sidang BPUPKI
Ditambahkan dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII kementerian pendidikan dan Kebudayaan (2017), BPUPKI menggelar dua sidang dalam masa organisasinya.
Sidang pertama untuk membahas tentang dasar negara Indonesia pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) pada 10-17 Juli 1945.
Pada sidang pertama BPPUPKI, sejumlah tokoh menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, seperti Muhammad Yamin, Soepomo, sampai Seokarno.
Dari hasil sidang pertama tersebut, BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya.
Panitia Kecil beranggotakan Seokarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Mohammad Hatta.
Pada siang kedua, Panitia Kecil kemudian menggelar rapat tidak resmi bersama BPUPKI yang diikuti oleh 38 anggota di Kantor Besar Djawa Hokokai. Sidang tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk Panitia Sembilan yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
Setelah Panitia Sembilan bekerja dan memiliki hasil, mereka menuangkan dasar negara Indonesia dan membuat rancangan UUD yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya, isi dari Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua pada 10-17 Juli 1945.
Hasilnya, BPUPKI menyetujui dasar negara Indonesia seperti yang tertuang pada Piagam Jakarta sebagai berikut.
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Namun, dasar negara Indonesia yang kini dikenal sebagai Pancasila dan digunakan mengalami perubahan dari keputusan yang tertuang di Piagam Jakarta.
Keputusan itu sesuai dengan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Berikut bunyi dasar negara Pancasila.
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Demikian pembahasan untuk jelaskan pembentukan BPUPKI, tugas, serta hasil sidangnya hingga kemudian menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
